ALEG DPRD SBB, ABU SILAWANE KECAM SK BUPATI.

  • Whatsapp
banner 468x60

Piru,SuaraNusaIna.com

Surat Keputusan  Bupati Seram bagian barat dengan.   Nomor    :   130.  –  697 tahun.    2020 .     Tentang  penetapan Kode dan data wilayah  Administrasi  Pemerintahan Kabupaten Seram bagian barat .  Di kecam keras   oleh Anggota DPRD  kebupaten SBB dari Partai  GERINRA   Abu  Silawane.

Menurut Silawane. SK tersebut  Perlu di  Revisi  ulang .  Pasalnya. Ada  Unsur kesengajaan dalam  bentuk  pemalsuan   terhadap  penetapan  Desa / Dusun  yang sebenarnya  di  kepulauan. Manipa.  Kabupaten Seram bagian barat.

Tiga Desa di  kecamatan Menipa  yang  tidak  memiliki  Dusun  di antaranya. : Desa Tumalehu Barat , Desa Tumalehu Timur dan. Desa  Buano  Hatuputi .  Sementar  pada SK  Bupati. Tersebut  memiliki Dusun .

Desa Tumalehu Barat , Dusunnya Welmakan.  Sementara  di sana  hanya memiliki tiga rumah penduduk , dan Welmakan  sendiri merupakan  petuanan dari  Desa Masawoi . Selain itu  di SK  tersebut tercantum  Desa Tumalehu timur memiliki Dusun. Kananena , kenyataan Kananena itu bukan merupakan sebuah Dusun serta masuk dalam petuanan  Masawoi .  Bukan bagian petuanan Tumalehu Timur.  Selain itu  Juga   pada. SK. Bupati  tersebut  tercantum  nama Desa Buano Hatuputi miliki Dusun  Samala , namun  Dusun Samala merupakan  petuanan  dari  Desa Luhutuban.

Menurut  Silawane  SK  Bupati   Yang suda di tetapkan ini , seharusnya di Evaluasi  kembali , karena bisa  menimbulkan  problemmatika  di masyarakat , Pasalnya  sudah masuk dalam Pencaplokan  wilayah secara sepihak , bila di biarkan  pasti  akan  berdampak yang lebih besar gangguan –  gangguan  Kamtibmas di  Sana.

Selama ini kerukunan Hidup Orang Basudara di kepulawan Manipa  selalu  berjalan  baik , dengan saling Gotong-royong   antar sesama  Warga Desa ,Dusun  yang ada , Jangan  karena Ulah Pencaplokan Wilayah  seperti ini  akan  berdampak buruk bagi  Kerukuna hidup  Orang  Basudara yang berada di  wilayah kepulawan Manipa .

Catatan  Kritis  buat Dinas PEMDES  serta staf pegawainya  perlu ada Evaluasi juga  oleh  Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.  Karena  Menurut Saya  Proses penetapan  Kode wilayah Administrasi  suatu  Daerah. Ataupun  Desa/Dusun  harus  sesuai dengan  Bukti di lapangan  bukan asal Caplok sana sini Pungkas Silawane… @$

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *